Metrosultra.id – Persatuan Intelektual Cendekiawan dan Aktivis Sulawesi Tenggara ( Pica-Sultra) mengeluarkan permintaan tegas kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk segera mencopot jabatan H.R. sebagai Penjabat (Pj) Bupati Konawe. Minggu, 24 Maret 2024.
Tudingan yang dilontarkan oleh LSM ini menyoroti dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas oleh Penjabat Bupati Konawe saat ini, yang dianggap lebih memilih bermain politik demi kepentingan pribadi terkait pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
“Melalui kajian dan telaah yang kami lakukan, timbul sebuah pertanyaan yang sangat relevan, apakah sosok H.R. masih layak dipertahankan sebagai Penjabat Bupati Konawe? Jawabannya sudah jelas, tentu tidak. Maka dari itu, kami menekankan agar Menteri Dalam Negeri segera mengganti Pj Bupati Konawe dengan individu yang lebih pantas dan benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin sebagai Penjabat Bupati,” ujar Askal Tampo, yang merupakan perwakilan dari Persatuan Intelektual Cendekiawan dan Aktivis Sultra.
Tudingan terhadap kinerja politis H.R. sebagai Penjabat Bupati Konawe menjadi sorotan utama dalam pernyataan LSM Pica-Sultra tersebut. Mereka menduga bahwa keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh H.R. cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Kepala Daerah pada Pilkada mendatang, daripada fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sementara daerah.
Konaweyang merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi tenggara yang berkembang di Indonesia, membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, komitmen, dan fokus dalam menjalankan tugasnya untuk kemajuan daerah. Oleh karena itu, Persatuan Intelektual Cendekiawan dan Aktivis Sultra menegaskan pentingnya penggantian Pj Bupati Konawe dengan figur yang dapat memberikan dedikasi yang sesuai dan berkomitmen untuk kemajuan wilayah tersebut.
Kritikan terhadap kinerja politis dan dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi memastikan pemerintahan yang efektif dan berintegritas di tingkat lokal. Kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah haruslah menjadi prioritas utama, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik individu yang mungkin dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam menanggapi tudingan ini, diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pj Bupati Konawe serta mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas di tingkat lokal, sesuai dengan amanah yang diemban,” harap Aksan
