Bombana – Polemik berkepanjangan yang melanda Politeknik Bombana (Polina) kini memasuki babak baru setelah praktisi hukum sekaligus putra daerah Bombana, Masri Said, S.H., M.H., angkat bicara lewat sebuah opini hukum yang mengupas relasi problematik antara Pemda Bombana dan Yayasan pengelola Polina.
Dalam artikel opini berjudul “Menyoal Polemik Politeknik Bombana dari Optik Hukum”, Masri menilai bahwa persoalan yang terjadi di tubuh Polina bukan semata-mata masalah internal yayasan, melainkan menyangkut tata kelola, aspek legal formal, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana publik.
Masri mempersoalkan legalitas kerjasama beasiswa antara Pemda Bombana dengan yayasan yang mengelola kampus Polina. Menurutnya, yayasan tersebut bukanlah milik pemerintah daerah, melainkan didirikan secara pribadi oleh individu yang kala itu masih menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini membuat penggunaan anggaran daerah untuk mendanai mahasiswa di bawah yayasan pribadi menjadi terindikasi bermasalah secara hukum.
“Sejak awal, pendirian yayasan Polina tidak didesain untuk melibatkan pemerintah daerah. Padahal bila sejak awal pemerintah masuk sebagai bagian dari pendiri atau pembina yayasan, polemik seperti tunggakan gaji dosen hingga 25 bulan tidak akan terjadi,” tulis Masri dalam opininya.
