Metrosultra.id – Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bombana dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Bombana atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Bombana, Kamis (25/9/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana itu turut dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, Pejabat Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta para undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mewakili Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Bombana atas pandangan, kritik, serta saran konstruktif yang disampaikan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025. Menurutnya, masukan dari fraksi merupakan bentuk kemitraan yang sehat dan menjadi bagian penting dari upaya bersama memperbaiki kebijakan pembangunan daerah.
“Semua catatan dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Bombana merupakan masukan berharga bagi pemerintah daerah. Seluruhnya akan kami tindak lanjuti sebagai bahan penyempurnaan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Wakil Bupati Ahmad Yani dalam sambutannya.
Ia menegaskan, semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif harus selalu dijaga. Pemerintah dan DPRD memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai visi misi daerah serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Ahmad Yani memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja publik, penyelesaian hutang tahun sebelumnya, serta penanganan harga gabah di tingkat petani.
Terkait PAD, hingga akhir Agustus 2025 realisasinya telah mencapai 67,74 persen. Pemerintah daerah, kata dia, tengah memperkuat sistem digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui berbagai kanal seperti QRIS, ATM, e-commerce, dan virtual account. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta transparansi penerimaan daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan efektivitas belanja pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Evaluasi rutin dilakukan oleh Bagian Pembangunan Setda Bombana agar penggunaan anggaran sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi terkait penyelesaian hutang tahun anggaran 2024, Pemkab Bombana berjanji menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga dan perangkat daerah secara bertahap, disesuaikan dengan penerimaan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar dari pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga kredibilitas keuangan daerah.
Sementara mengenai harga gabah petani yang sempat berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Pemkab Bombana telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog untuk memastikan harga gabah kembali sesuai ketentuan, yakni Rp6.500 per kilogram. Pemerintah juga akan mengeluarkan Surat Edaran Bupati tentang harga gabah di tingkat petani dan memberikan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut.
Dalam penutup sambutannya, Ahmad Yani menyampaikan bahwa jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi masih bersifat garis besar dan akan dibahas lebih rinci bersama instansi terkait pada rapat kerja lanjutan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa semangat utama pemerintah adalah menjaga sinergitas dengan DPRD demi terwujudnya APBD yang kredibel, efektif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Bombana.
“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung visi besar Kabupaten Bombana yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.
Dengan semangat kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh proses pembahasan Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar, transparan, serta menghasilkan keputusan yang membawa manfaat nyata bagi rakyat Bombana.
