Metrosultra.id, Kendari – Aliansi Mahasiswa Pemberantas Korupsi Sulawesi Tenggara (AMPK Sultra) mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) untuk memeriksa mantan Bupati Bombana dan Direktur RSUD Bombana. Hal ini terkait dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus korupsi pembangunan gedung VIP RSUD Bombana yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepentingan masyarakat. Selasa, 3/12/2024
Juru Bicara AMPK Sultra, Aresvandri menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan pemerintah tetapi juga menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bombana. Pembangunan fasilitas kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
“Kami menduga kuat bahwa mantan Bupati Bombana dan Direktur RSUD Bombana memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Oleh karena itu, kami mendesak Polda Sultra untuk memeriksa kedua saksi tersebut secara mendalam dan memastikan tidak ada konspirasi yang meloloskan mereka,” ujar juru bicara AMPK Sultra dalam konferensi pers belum lama ini.
Dikesempatan yang sama, Aresvandri juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) yang meminta penambahan tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, mereka mengimbau seluruh pihak yang terlibat agar bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
“Kami berharap Polda Sultra dapat mengungkap seluruh jaringan pelaku korupsi dalam kasus ini tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas AMPK Sultra.
Mahasiswa juga menyerukan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Menurut mereka, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kasus korupsi adalah bentuk dukungan nyata terhadap pemberantasan korupsi di daerah.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, termasuk AMPK Sultra, diharapkan kasus korupsi pembangunan gedung VIP RSUD Bombana dapat segera diselesaikan, dan para pelaku yang terbukti bersalah mendapat hukuman yang setimpal. Kasus ini menjadi pengingat penting akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
