BOMBANA – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui partisipasi aktif pada kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bombana, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara terhadap Pemerintah Kabupaten Bombana.
Dalam kegiatan itu, BKD Kabupaten Bombana menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses sinkronisasi perencanaan, penganggaran, hingga pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai regulasi serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Evaluasi yang dilakukan BPKP meliputi sejumlah sektor prioritas pembangunan, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pelaksanaan program Quick Wins PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat).
Keterlibatan BKD dalam proses evaluasi tersebut dinilai penting mengingat perangkat daerah tersebut memiliki fungsi utama dalam mengawal kebijakan fiskal daerah, penyusunan anggaran, hingga memastikan efektivitas penggunaan keuangan daerah untuk mendukung program pembangunan yang tepat sasaran.
Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam sambutannya menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan BPKP merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah sangat membutuhkan arahan, pembinaan, dan masukan dari BPKP agar seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sebagai pemerintah daerah sangat berharap adanya bimbingan dan arahan dari BPKP, karena evaluasi yang dilakukan tentu akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan,” ujar Ahmad Yani.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan konsultasi antara perangkat daerah, khususnya BKD dan instansi teknis lainnya, dengan BPKP dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan selaras dengan aturan, efektif dalam penggunaan anggaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Selain itu, Ahmad Yani meminta seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum perbaikan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Evaluasi ini bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan pembenahan terhadap program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, BKD Kabupaten Bombana menyambut positif pelaksanaan evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Melalui kegiatan tersebut, BKD juga terus mendorong peningkatan kualitas sinkronisasi antara perencanaan program dan penganggaran agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Kegiatan Entry Meeting itu turut dihadiri kepala perangkat daerah serta para kepala sub bagian perencanaan lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
Dengan adanya evaluasi dari BPKP, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kualitas perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026 semakin baik, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.
