Bupati Bombana memberikan jawaban atas sorotan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bombana terkait kondisi utang dan pengelolaan keuangan daerah dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN sebelumnya menyinggung beban kewajiban daerah dan meminta pemerintah melakukan pembenahan tata kelola anggaran agar stabilitas fiskal Bombana tetap terjaga.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menegaskan kondisi keuangan daerah saat ini masih dalam keadaan terkendali dan seluruh kewajiban pemerintah daerah tetap tercatat serta diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa kewajiban keuangan yang ada merupakan bagian dari proses pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan pemerintahan yang berjalan dari tahun anggaran sebelumnya hingga tahun berjalan.
“Penyelesaian kewajiban daerah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penyesuaian terhadap kemampuan kas daerah,” demikian jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD Bombana.
Bupati juga menegaskan Pemkab Bombana terus melakukan langkah efisiensi belanja daerah dan pengawasan penggunaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah menyebut kondisi APBD Bombana masih menunjukkan tren positif. Hal tersebut tercermin dari capaian surplus anggaran daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025.
Pemkab Bombana juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor strategis seperti pertambangan, perikanan, pertanian, serta jasa daerah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan.
Pemerintah daerah memastikan seluruh masukan dan kritik dari Fraksi PAN akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan anggaran berikutnya agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, efektif, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Bombana dan dihadiri pimpinan DPRD, anggota dewan, Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
