Presiden Mahasiswa IAIN Kendari Gugat Program MBG dan Koperasi Merah Putih

METROSULTRA.ID, KENDARI – Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kendari secara tegas menggugat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, 18 Juni 2026.

Dalam orasinya, Presiden Mahasiswa IAIN Kendari Risdawati menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedua program tersebut demi menjamin transparansi dan keberpihakan kepada rakyat.

Menurutnya, mahasiswa tidak menolak upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar harus diawasi secara ketat agar tidak membuka ruang bagi praktik penyimpangan.

“Kami tidak anti terhadap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi setiap rupiah uang negara harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi ruang bagi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Mahasiswa menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis serta potensi permasalahan dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih jika tidak diawasi secara maksimal.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas serta memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan secara akuntabel.

Tidak hanya itu, massa aksi juga mengingatkan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi serta keadilan sosial.

Aksi yang berlangsung di depan DPRD Sulawesi Tenggara itu diwarnai dengan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, menyerukan agar wakil rakyat turut mengawal aspirasi yang mereka bawa.

Di penghujung aksi, Presiden Mahasiswa IAIN Kendari menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

“Mahasiswa akan tetap berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan mengawalnya,” pungkasnya.