Penulis : Redaksi
|
Editor : Zulkarnain
|
Reporter : Zulkarnain

Metrosultra.id, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Ganyang Koruptor (GAGAK) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Senin (7/10/2024).

Mereka mendesak Mabes Polri segera mengambil alih kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bombana, Tafdil, terkait proyek pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana. Kasus yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah ini dinilai mandek dan tidak menunjukkan perkembangan berarti.

Koordinator aksi, Fathur Rizky, dalam orasinya menyampaikan bahwa berkas perkara kasus tersebut sudah lama bergulir di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), namun hingga kini belum ada kejelasan.

“Sudah sekian lama penyidikan dilakukan, tetapi berkas masih saja mandek. Kami menuntut Mabes Polri turun tangan dan mengambil alih penyidikan agar kasus ini bisa segera diselesaikan,” tegas Fathur di depan ratusan massa aksi yang membawa berbagai spanduk dan poster menuntut keadilan.

Proyek pembangunan gedung VIP RSUD Bombana yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 9,4 miliar, menurut GAGAK, sarat dengan indikasi korupsi. Tafdil yang menjabat sebagai Bupati Bombana saat itu, diduga kuat mengetahui penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

Fathur menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu, termasuk Tafdil, harus segera dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Tidak ada alasan untuk menunda proses hukum. Kejagung dan Mabes Polri harus berani mengambil langkah tegas,” tambahnya.

Selain itu, Fathur juga menuding adanya dugaan permainan di internal Polda Sultra dan Kejaksaan Tinggi Sultra yang mengakibatkan berkas perkara tak kunjung diselesaikan.

“Kita menduga ada kongkalikong yang menyebabkan proses hukum berjalan lambat. Inilah mengapa kita mendesak Mabes Polri dan Kejagung untuk turun langsung dan membersihkan segala bentuk praktik korupsi yang terjadi di Bombana,” ujar Fathur.

Masyarakat Bombana, menurut Fathur, sudah lama menunggu kejelasan atas kasus ini. Lambannya proses hukum telah menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada pihak-pihak yang sengaja melindungi Tafdil. Oleh karena itu, demonstran berharap Mabes Polri mampu memberikan atensi khusus terhadap kasus ini dan segera melakukan supervisi agar proses penyidikan berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Aksi ini menarik perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi yang mendukung upaya GAGAK dalam mendorong penegakan hukum. Hingga berita ini diturunkan, Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.