METROSULTRA.ID, BOMBANA – Bagi sebagian orang, jalan rusak mungkin hanya terlihat sebagai lubang, tanah, lumpur, dan debu. Namun bagi warga Mataoleo, kondisi jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari-jalur untuk bekerja, membawa hasil kebun, pergi ke sekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, hingga kembali ke rumah menemui keluarga.
Persoalan itulah yang sejak bertahun-tahun lalu ikut membentuk perjalanan politik Justang, anggota DPRD Kabupaten Bombana dari Daerah Pemilihan I (Rumbia).
Jauh sebelum duduk di kursi legislatif, nama Justang sudah pernah muncul dalam aksi menyuarakan persoalan jalan di Mataoleo. Pada Juli 2018, ketika masih berusia sekitar 22 tahun, ia mendatangi gedung DPRD Bombana dan menyampaikan protes terkait kondisi jalan di wilayah tersebut. Aksi itu kemudian mendapat perhatian publik dan diberitakan sejumlah media lokal.
Kini, persoalan yang sama kembali berada di hadapannya-bukan lagi sebagai seorang pemuda yang datang menyampaikan keresahan, melainkan sebagai anggota DPRD yang memiliki ruang konstitusional untuk menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat.
Jalan Kasipute–Lora, Persoalan yang Belum Selesai
Ruas Kasipute–Lora di Kecamatan Mataoleo telah menjadi salah satu persoalan infrastruktur yang berulang kali mendapat sorotan.
Pemberitaan pada 2024 menggambarkan sejumlah titik ruas tersebut mengalami kerusakan berat. Ketika hujan, kondisi jalan dilaporkan berubah menjadi berlumpur dan sulit dilalui kendaraan. Status ruas tersebut juga telah menjadi jalan provinsi sejak 2023, sehingga kewenangan penanganannya berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Persoalan kewenangan inilah yang kemudian membuat penanganan jalan menjadi tidak sederhana.
Justang melihat persoalan tersebut dari sudut pandang masyarakat.
Dalam pandangannya, meskipun ruas Kasipute–Lora merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, posisi sebagai putra daerah Bombana membuatnya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperjuangkan keselamatan warga.
“Kewenangan boleh berbeda, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat adalah tanggung jawab bersama.” kata Justang.
Kalimat itu menjadi garis besar sikap yang ia sampaikan dalam perjuangannya terhadap persoalan jalan di Mataoleo.
Ketika Jalan Rusak Bukan Lagi Sekadar Jalan
Bagi warga yang setiap hari melewati jalan tersebut, kerusakan jalan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar perjalanan yang menjadi lambat.
Jalan yang rusak dapat berarti kendaraan yang sulit bergerak. Perjalanan anak-anak menuju sekolah yang menjadi lebih berat. Hasil pertanian yang terlambat dibawa keluar. Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus memperhitungkan kondisi jalan sebelum berangkat.
Pada musim hujan, persoalannya menjadi semakin berat. Pemberitaan mengenai kondisi Kasipute–Lora sebelumnya bahkan menggambarkan kendaraan yang harus didorong bersama-sama agar dapat melewati titik jalan yang berlumpur.
Di sisi lain, ketika musim kering datang, debu menjadi persoalan tersendiri.
Bagi masyarakat, keadaan semacam itu bukan sesuatu yang mereka lihat sekali atau dua kali. Mereka menjalaninya berulang kali.
Karena itulah Justang menilai persoalan tersebut harus dilihat sebagai persoalan keselamatan dan kepentingan dasar masyarakat.
Tidak Menunggu, Penanganan Sementara Dilakukan
Di tengah persoalan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, Justang bersama masyarakat mengambil langkah penanganan sementara dengan sumber daya yang tersedia.
Langkah tersebut, menurut Justang, bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi. Tujuannya lebih sederhana: mengurangi titik rawan, membantu kelancaran mobilitas warga, dan mengurangi risiko kecelakaan.
Namun ia juga menegaskan bahwa penanganan semacam itu tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian akhir.
“Penanganan sementara tidak boleh dianggap sebagai solusi permanen.” tuturnya.
Sebab, masyarakat Mataoleo tetap membutuhkan jalan yang benar-benar layak dan aman, bukan sekadar jalan yang bisa dilewati setelah ditangani sementara.
Dari Aktivis Jalan hingga Kursi DPRD
Perjalanan Justang menjadi menarik karena persoalan jalan Mataoleo bukan isu yang baru ia bicarakan setelah menjadi anggota DPRD.
Pada 2018, ketika masih menjadi pemuda, ia sudah menyuarakan masalah jalan di hadapan pemerintah daerah. Beberapa tahun kemudian, ia maju sebagai calon legislatif dan pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak di Dapil I Bombana.
Setelah dilantik sebagai anggota DPRD Bombana pada 2024, Justang menyatakan bahwa persoalan jalan Mataoleo akan menjadi salah satu hal yang dikawal selama masa pengabdiannya. Ia juga menyebut akan mendorong Pemerintah Provinsi agar menjalankan tanggung jawabnya, dan jika diperlukan mengupayakan pembahasan mengenai perubahan status jalan.
Perjalanan itu menunjukkan satu garis persoalan yang sama: jalan Mataoleo menjadi bagian dari isu yang terus ia bawa dari ruang publik hingga ruang legislatif.
Ketika Masyarakat Tidak Ingin Berjuang Sendiri
Dalam pernyataannya, Justang tidak hanya menyoroti kerusakan fisik jalan.
Ia juga mempertanyakan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, perbedaan kewenangan jangan sampai membuat masyarakat berada di tengah-tengah persoalan birokrasi.
“Kami tidak ingin masyarakat berjuang sendiri menghadapi persoalan ini.” terang Justang.
Pesan tersebut menggambarkan persoalan yang lebih luas: ketika masyarakat hanya membutuhkan satu hal sederhana-jalan yang aman-mereka tidak seharusnya dipaksa memahami kerumitan pembagian kewenangan pemerintahan.
Masyarakat tidak memilih jalan berdasarkan status administratifnya. Bagi mereka, jalan adalah jalan.
Jika rusak, mereka yang melewatinya. Jika berlumpur, mereka yang harus menghadapinya. Jika terjadi kecelakaan, masyarakat pula yang menanggung risikonya.
Bukan Hanya Jalan
Perjuangan Justang di DPRD juga tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur. Dalam pemberitaan terbaru, ia tercatat terlibat dalam pembahasan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, antara lain pembahasan keluhan nelayan terkait BBM bersubsidi dan sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang mendapat respons dari masyarakat.
Dalam salah satu pembahasan DPRD pada April 2026 mengenai rencana pinjaman daerah, Justang juga menyampaikan pentingnya menentukan prioritas agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, aktivitasnya sebagai anggota DPRD tidak hanya ditempatkan pada satu persoalan, meskipun jalan Mataoleo merupakan isu yang memiliki hubungan panjang dengan perjalanan publiknya.
“Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menunggu”
Ada satu bagian dari sikap Justang yang menjadi penting untuk dicatat: ia tidak ingin persoalan jalan berhenti pada pernyataan dan tuntutan.
Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat, langkah penanganan yang jelas, serta dukungan anggaran untuk perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Saatnya koordinasi diperkuat.
Saatnya anggaran dan kebijakan diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Saatnya pekerjaan nyata dimulai.
Jangan biarkan masyarakat terus menunggu.”
Kalimat itu bukan sekadar berbicara tentang aspal dan alat berat.
Di balik jalan yang berlubang dan berdebu, ada warga yang ingin pergi bekerja tanpa rasa khawatir. Ada anak-anak yang ingin sampai ke sekolah dengan selamat. Ada orang tua yang membutuhkan akses menuju fasilitas kesehatan. Ada petani dan pelaku usaha yang membutuhkan jalan untuk membawa hasil kerja mereka.
Dan di situlah persoalan jalan berubah menjadi persoalan manusia.
Perjalanan Justang sendiri memperlihatkan bagaimana sebuah persoalan lokal dapat mengikuti seseorang dari masa mudanya hingga memasuki ruang pengambilan kebijakan. Pada 2018 ia datang sebagai pemuda yang menyuarakan keluhan jalan. Kini ia berada di lembaga legislatif dan membawa persoalan yang sama ke dalam ruang politik dan pemerintahan.
Pada akhirnya, yang ditunggu masyarakat bukan siapa yang paling berwenang, melainkan kapan jalan itu benar-benar diperbaiki.
Sebab bagi warga Mataoleo, jalan yang layak bukan kemewahan, tetapi akses menuju kehidupan. (Adv)
