BOMBANA – Jawaban Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap kritik enam fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 disebut membuat suasana sidang berubah lebih tenang. Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, mewakili Bupati Bombana dalam ruang rapat paripurna DPRD Bombana, Kamis 18 Juni 2026.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait pengelolaan APBD, realisasi program pembangunan, hingga persoalan utang daerah yang sebelumnya menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD.
Rapat paripurna awalnya berlangsung cukup dinamis setelah enam fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan kritik terhadap kondisi fiskal daerah dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Namun suasana ruang sidang perlahan berubah kondusif ketika pemerintah daerah mulai menyampaikan jawaban resmi secara detail dan terstruktur.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah dengan tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Bombana menjelaskan bahwa sejumlah kewajiban keuangan yang menjadi perhatian DPRD merupakan bagian dari kesinambungan program pembangunan daerah yang harus diselesaikan secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas APBD.
Dikonfirmasi terpisah usai rapat, Sekda Bombana Syahrun menegaskan bahwa kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan.
“Jawabannya kan sudah disampaikan tadi. Pastinya setelah mereka dengar mereka langsung diam. Tidak adalah masalah,” ujar Syahrun.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap membuka ruang evaluasi terhadap seluruh masukan DPRD demi mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan efektif ke depan.
Pemkab Bombana juga memastikan efisiensi belanja daerah serta pengawasan penggunaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus diperkuat agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, Forkopimda, serta jajaran OPD Kabupaten Bombana sebagai bagian dari mekanisme pembahasan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
