Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bombana menyoroti kondisi utang Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN menilai persoalan utang daerah perlu mendapat perhatian serius agar tidak berdampak terhadap stabilitas keuangan daerah maupun pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Sekretaris Fraksi PAN, Justang, mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan, termasuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan memperkuat perencanaan program.
“Pengelolaan keuangan daerah harus lebih disiplin dan tepat sasaran agar kewajiban daerah tidak terus bertambah,” ujar Justang.
Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemampuan fiskal daerah. Menurut PAN, potensi sektor pertambangan, perikanan, pertanian, dan jasa daerah masih perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, PAN meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar belanja daerah benar-benar memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi PAN, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sesuai kemampuan fiskal daerah dengan tetap mengedepankan efisiensi dan pengawasan anggaran.
Pemerintah daerah juga memastikan penyelesaian kewajiban daerah dilakukan secara bertahap dan terukur agar tidak mengganggu jalannya pembangunan maupun pelayanan publik.
Rapat paripurna DPRD Bombana tersebut menjadi momentum evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola APBD serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
