Bombana – Polemik berkepanjangan yang melanda Politeknik Bombana (Polina) kini memasuki babak baru setelah praktisi hukum sekaligus putra daerah Bombana, Masri Said, S.H., M.H., angkat bicara lewat sebuah opini hukum yang mengupas relasi problematik antara Pemda Bombana dan Yayasan pengelola Polina.
Dalam artikel opini berjudul “Menyoal Polemik Politeknik Bombana dari Optik Hukum”, Masri menilai bahwa persoalan yang terjadi di tubuh Polina bukan semata-mata masalah internal yayasan, melainkan menyangkut tata kelola, aspek legal formal, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana publik.
Masri mempersoalkan legalitas kerjasama beasiswa antara Pemda Bombana dengan yayasan yang mengelola kampus Polina. Menurutnya, yayasan tersebut bukanlah milik pemerintah daerah, melainkan didirikan secara pribadi oleh individu yang kala itu masih menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini membuat penggunaan anggaran daerah untuk mendanai mahasiswa di bawah yayasan pribadi menjadi terindikasi bermasalah secara hukum.
“Sejak awal, pendirian yayasan Polina tidak didesain untuk melibatkan pemerintah daerah. Padahal bila sejak awal pemerintah masuk sebagai bagian dari pendiri atau pembina yayasan, polemik seperti tunggakan gaji dosen hingga 25 bulan tidak akan terjadi,” tulis Masri dalam opininya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa dukungan fasilitas kampus dan anggaran beasiswa dari Pemda Bombana diperoleh bukan atas dasar tata kelola kelembagaan yang profesional, melainkan karena kedekatan personal dan jabatan si pendiri yayasan.
Masri mendesak agar pemerintah daerah yang baru tidak lagi menganggap enteng persoalan ini dan melihatnya bukan hanya sebagai urusan internal yayasan. “Persoalan ini harus dilihat dari optik hukum,” tegasnya, seraya berharap agar ada evaluasi menyeluruh terhadap bentuk kerjasama Pemda dan pihak yayasan ke depan.
Diketahui sebelumnya, puluhan dosen dan staf Polina telah menggelar unjuk rasa menuntut gaji mereka yang tak kunjung dibayar. Mahasiswa pun ikut turun ke jalan meminta kejelasan soal keberlanjutan program beasiswa.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik Bombana karena menyangkut masa depan ratusan mahasiswa dan penggunaan anggaran daerah. Publik menanti langkah tegas dari Pemda Bombana dan DPRD dalam menyikapi permasalahan ini secara transparan dan akuntabel.
