BOMBANA – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bombana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari peran strategis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Pemerintah Kabupaten Bombana sukses mempertahankan opini WTP selama 14 kali berturut-turut. Penghargaan tersebut diterima langsung dalam kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, disaksikan jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara.
Kepala BKD Kabupaten Bombana bersama jajaran menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan.
Melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BKD Bombana terus melakukan penguatan sistem pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan administrasi keuangan daerah.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengapresiasi kerja keras BKD bersama seluruh OPD yang terus menjaga komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, capaian opini WTP selama 14 tahun berturut-turut bukan sekadar prestasi administratif, namun merupakan bukti konsistensi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk peran BKD yang terus melakukan pembinaan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Burhanuddin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mempertahankan budaya kerja profesional dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sementara itu, BKD Kabupaten Bombana menilai capaian opini WTP ke-14 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, dan sesuai regulasi.
Keberhasilan tersebut juga menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Kabupaten Bombana semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang mampu menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan profesional.
