Metrosultra.id – Anggota DPRD terpilih Kabupaten Bombana periode 2024-2029, Yudi Utama Arsyad, melontarkan kritik pedas terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana. Menurutnya, BPBD dianggap tidak kompeten dalam melayani kepentingan publik, sehingga menyulitkan warga yang membutuhkan bantuan. Sabtu, 27 April 2024.
Kritikan pedas kader Partai Bulan bintang (PBB) ini, bermula saat dirinya hendak menengkofirmasi tindak lanjut tentang status ratusan korban paska banjir di desa tanah poleang, kecamatan Poleang utara ke kantor BPBD setempat.
“Alotnya berurusan di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bombana. Bagaimana kalau masyarakat berurusan, kasian. Kalau jadi pejabat, jangan terlalu bosku. Kita hanya butuh berita acara, bukan minta uang daerah,” tulis Yudi Utama Arsyad di salah satu grup WhatsApp.
Pejabat Fungsional rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD kabupaten Bombana, Harnoto menepis dengan tegas kritikan Yudi yang seolah menyudutkan pelayanan lembaga mereka.
Menurut Harnoto, standar operasional prosedur (SOP) dan aturan terkait penanggulangan bencana dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mencegah kesalahan yang berdampak pada anggaran dan konsekuensi hukum.
