METROSULTRA.ID, BOMBANA – Puluhan nelayan di Pulau Sagori, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, kini tak bisa melaut akibat kesulitan memperoleh BBM subsidi. Persoalan itu mencuat setelah data penerima BBM subsidi diduga tidak seluruhnya terakomodasi dalam proses pengajuan rekomendasi di tingkat Kelurahan Sikeli. 8 Oktober 2026.
Padahal, untuk memperoleh BBM subsidi, nelayan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai konsumen pengguna dan memperoleh rekomendasi sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam ketentuan penyaluran BBM, rekomendasi menjadi salah satu dokumen penting untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh konsumen pengguna yang berhak.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana juga memiliki ketentuan mengenai perizinan, persetujuan dan rekomendasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Aturan tersebut menempatkan rekomendasi sebagai bagian dari mekanisme administrasi yang harus dipenuhi dalam kegiatan terkait BBM.
Persoalannya, dalam proses konsultasi ke Dinas Perikanan, Pemerintah Kelurahan Sikeli disebut hanya membawa berkas 13 orang nelayan yang menyerahkan dokumen pada masa kepemimpinan lurah yang baru.
Sementara itu, berkas sejumlah nelayan yang sebelumnya telah diserahkan ke Kantor Kelurahan Sikeli pada masa kepemimpinan lurah terdahulu disebut tidak ikut dibawa dalam konsultasi tersebut.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya persoalan dalam pendataan calon penerima BBM subsidi nelayan.
Bagi masyarakat Pulau Sagori, persoalan administrasi tersebut bukan sekadar urusan berkas. Ketika rekomendasi dan akses BBM subsidi terhambat, perahu mereka tidak dapat beroperasi secara normal.
Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mendadak tidak bisa mereka andalkan.
Puluhan keluarga nelayan kini disebut kebingungan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas mencari ikan ikut terhenti.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, yang mencoba mencari solusi dengan berkomunikasi langsung bersama masyarakat Pulau Sagori.
Iskandar mengaku geram setelah menerima informasi mengenai dugaan sabotase data atau akses BBM subsidi khusus bagi nelayan di wilayah tersebut.
Menurut Iskandar, pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat seharusnya aktif memastikan setiap persoalan administrasi yang menghambat pelayanan warga segera diselesaikan.
«“Karena ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Sikeli yang baru saja dilantik, harus segera bertindak. Kalau tidak siap menjadi pelayan masyarakat, tidak usah jadi lurah, tidak usah jadi pemerintah, tidak usah jadi pemimpin,” tegas Iskandar.»
Ia meminta agar seluruh berkas nelayan diperiksa kembali secara menyeluruh, termasuk dokumen yang telah diserahkan sebelum pergantian kepemimpinan di Kelurahan Sikeli.
Sebab, bagi nelayan Pulau Sagori, setiap persoalan administrasi yang berlarut-larut memiliki dampak langsung terhadap dapur keluarga.
Mereka tidak sedang memperjuangkan sesuatu yang mewah.
Mereka hanya ingin kembali melaut, mendapatkan BBM sesuai mekanisme yang berlaku, menangkap ikan dan membawa pulang penghasilan untuk anak serta keluarga mereka.
Kini, masyarakat menunggu kejelasan dari pemerintah kelurahan dan instansi terkait mengenai status seluruh berkas nelayan serta alasan tidak terakomodasinya sebagian dokumen dalam proses konsultasi tersebut.
