Metrosultra.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2025. Wacana ini mengemuka seiring komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Menurutnya, besaran anggaran tambahan sangat bergantung pada performa pendapatan negara dan struktur APBNP yang akan dibahas pada pertengahan tahun mendatang.
Dilansir dari Tempo.co, Drajad menegaskan bahwa apabila penerimaan negara membaik dan ruang fiskal memadai, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah menambah dana untuk memperluas jangkauan Program MBG. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program tersebut pada tahun 2025. Dana tersebut ditujukan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak usia sekolah dan ibu hamil di seluruh wilayah Indonesia.
Program MBG tidak hanya menyasar aspek pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki efek domino yang diharapkan dapat menggerakkan sektor pertanian dan UMKM. Pasalnya, pengadaan bahan pangan akan difokuskan dari dalam negeri, sehingga memperkuat rantai pasok lokal dan ekonomi desa.
Komitmen Prabowo-Gibran terhadap program ini merupakan bagian dari janji kampanye yang berfokus pada perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui intervensi gizi sejak dini. Hal ini dianggap strategis untuk menghadapi tantangan global dan pembangunan jangka panjang.
Pemerintah optimistis bahwa dengan penyusunan anggaran yang tepat dan dukungan legislatif, program MBG akan menjadi salah satu terobosan penting dalam mengatasi stunting dan malnutrisi di Indonesia. Selain itu, program ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru di sektor makanan dan logistik.
Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik menyambut positif rencana penambahan anggaran tersebut. Mereka menilai bahwa intervensi langsung melalui pemberian makanan bergizi jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan insentif tunai.
Namun demikian, tantangan implementasi tetap ada, mulai dari persoalan logistik, distribusi, hingga pengawasan di lapangan. Untuk itu, pemerintah diminta menggandeng berbagai pihak, termasuk LSM, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk menyukseskan program ini.
Dengan skema yang terukur dan transparan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi warisan kebijakan yang berdampak luas dan berkelanjutan, serta menjadi contoh praktik baik bagi negara lain dalam hal investasi gizi nasional.
