|
Editor : Zulkarnain

Bombana, METROSULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bombana akhirnya memberikan penjelasan terkait isu yang beredar mengenai kehadiran istri beberapa pejabat dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Malino, Kabupaten Gowa. Isu ini mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk KNPI Sultra, mempertanyakan profesionalitas pelaksanaan agenda tersebut.

Menanggapi hal itu, Pj. Bupati Bombana, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Syukri Kasim, menegaskan bahwa kegiatan tersebut adalah program rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk memastikan kualitas dan akurasi laporan kinerja pemerintahan.

“Kegiatan ini merupakan salah satu instrumen utama untuk menyiapkan LPPD yang disusun secara serius, transparan, dan berbasis data akurat. Kami memilih Malino sebagai lokasi kegiatan karena dinilai lebih aman dan kondusif dibandingkan daerah lainnya,” ujar M. Syukri pada Rabu (23/1).

Terkait isu yang menyebut beberapa kepala dinas membawa istri mereka dalam kegiatan ini, M. Syukri menyatakan bahwa hal tersebut bukan bagian dari agenda resmi. Menurutnya, undangan kegiatan ini hanya ditujukan untuk kepala OPD, perencanaan, serta pejabat teknis terkait.

“Saya heran mengapa KNPI menyampaikan tudingan seperti itu. Memang ada kepala dinas yang membawa istrinya, tetapi itu murni di luar kendali kami. Pemkab tidak pernah mengatur atau mengizinkan hal tersebut,” tegasnya.

Mengapa Malino Dipilih?
M. Syukri menjelaskan bahwa pemilihan Malino sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan sudah direncanakan sejak tahun 2024. dan ada beberapa alasan utama di balik keputusan tersebut, di antaranya: Pertama, Kondisi yang Kondusif. Malino dinilai lebih aman dan memungkinkan peserta untuk fokus sepenuhnya pada agenda kegiatan.

Kedua, Minim Gangguan Eksternal. Dibandingkan dengan Jakarta, Malino memiliki lingkungan yang lebih tenang dan jauh dari hiburan yang berpotensi mengalihkan perhatian peserta. “Kalau di Jakarta, banyak peserta yang terpencar karena penginapan dan hiburan. Di Malino, kami bisa memastikan mereka lebih terfokus,” jelasnya.

Meskipun begitu, Syukri menyebut bahwa pelaksanaan kegiatan ke depannya bisa saja dilakukan di Kendari atau bisa jadi di Jakarta, tergantung situasi dan kebutuhan.

Menurutnya, Pemkab Bombana tetap komitmennya untuk tetap profesional dan transparan dalam setiap kegiatan pemerintahan. “Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang tanpa fakta jelas. Pemkab akan terus mengevaluasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat,” pungkasnya.