Jakarta – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, menegaskan bahwa kasus penahanan gaji bidan desa Mega Sasmita, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Puskesmas Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, harus diusut tuntas.
Hal ini disampaikan Firdaus saat menerima audiensi Mega Sasmita yang didampingi suaminya serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Sarjono, yang juga menjabat Plt Ketua SMSI Sultra, di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
“Gaji merupakan hak yang harus diterima setiap ASN. Penahanan gaji tanpa prosedur patut diduga adalah penzoliman,” tegas Firdaus, yang memimpin organisasi dengan lebih dari 2.600 anggota media siber.
Firdaus menyoroti bahwa tindakan penahanan gaji tersebut tidak memiliki dasar hukum, terlebih Mega telah mengantongi surat tugas belajar (Tubel) dari Penjabat Bupati Konawe, Harmin Ramba. “Penahanan gaji ini sangat disayangkan karena Bu Mega tengah melanjutkan pendidikan profesi dengan izin resmi,” lanjutnya.
Menurut Firdaus, pejabat seperti Mega yang menjalani tugas belajar semestinya mendapat dukungan berupa subsidi biaya atau beasiswa dari pemerintah daerah, bukan justru menghadapi pemotongan hak gaji.
“Aneh juga pimpinan Bu Mega. Mestinya diberi beasiswa pendidikan. Eh, malah tahan gajinya,” kritik Firdaus.
Kuasa hukum Mega Sasmita, La Ode Tamsil, mengungkapkan bahwa gaji kliennya telah ditahan sejak Juli 2024. Upaya klarifikasi kepada Kepala TU Puskesmas Besulutu hingga Kepala Dinas Kesehatan Konawe, Mawar Taligana, belum membuahkan hasil. Bahkan, Kadis Kesehatan Konawe meminta Mega menandatangani surat pernyataan yang dianggap tidak berdasar, yang ditolak oleh kliennya.
“Kami meminta kasus ini diusut tuntas karena tindakan ini jelas melanggar hak ASN. Klien saya mengalami trauma akibat perlakuan ini,” ujar Tamsil.
SMSI Pusat berharap pemerintah daerah Konawe segera menyelesaikan permasalahan ini secara adil. “Hak ASN adalah kewajiban pemerintah. Tidak ada alasan untuk menahan gaji seseorang yang sudah menjalankan tugas sesuai prosedur,” pungkas Firdaus.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya perlindungan hak-hak ASN dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam mendukung pendidikan lanjutan demi pelayanan yang lebih baik.
