Ia juga menyoroti fakta bahwa dukungan fasilitas kampus dan anggaran beasiswa dari Pemda Bombana diperoleh bukan atas dasar tata kelola kelembagaan yang profesional, melainkan karena kedekatan personal dan jabatan si pendiri yayasan.
Masri mendesak agar pemerintah daerah yang baru tidak lagi menganggap enteng persoalan ini dan melihatnya bukan hanya sebagai urusan internal yayasan. “Persoalan ini harus dilihat dari optik hukum,” tegasnya, seraya berharap agar ada evaluasi menyeluruh terhadap bentuk kerjasama Pemda dan pihak yayasan ke depan.
Diketahui sebelumnya, puluhan dosen dan staf Polina telah menggelar unjuk rasa menuntut gaji mereka yang tak kunjung dibayar. Mahasiswa pun ikut turun ke jalan meminta kejelasan soal keberlanjutan program beasiswa.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik Bombana karena menyangkut masa depan ratusan mahasiswa dan penggunaan anggaran daerah. Publik menanti langkah tegas dari Pemda Bombana dan DPRD dalam menyikapi permasalahan ini secara transparan dan akuntabel.
