Kemudian, Rekomendasi untuk Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bombana untuk memaksimalkan pelayanan Masyarakat mengingat keberadaan UPTD di Wilayah Poleang dan di Pulau Kabaena belum ada, dan dikoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar ketersediaan Blangko (KTP, KK, Akte Kelahiran) selalu tersedia walaupun hal tersebut adalah persoalan Nasional.
“Karena hal ini yang menyebabkan banyak kendala di masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi yg baik perorangan maupun secara kolektif,” tegas Nasaruddin.
Ketiga, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bombana merekomendasikan Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol-PP) setempat untuk menambah Armada Pemadam Kebakaran pada masing-masing zona
Keenam, Komisi I merekomendasikan Inspektorat Daerah Bombana agar tegas dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pemerintahan di Desa terkait pengelolaan dan Penggunaan Anggaran baik itu Dana Desa maupun ADD dan dipastikan penggunaan anggarannya benar-benar sesuai dengan Juknis dan Petunjuk Teknis Pelaksanaanya.
“Terakhir, seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bombana agar tidak sewenang-wenang merubah atau menggeser pengalokasian anggaran yang telah disepakati bersama pada saat Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Tahun Anggaran 2022,” harapnya.