Kendari — Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara (GPA Sultra), Muh. Iksan Saranani, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sultra yang belum lama ini melakukan kunjungan ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Menurut Iksan, kunjungan tersebut menunjukkan komitmen moral gubernur dalam memperkuat fungsi monitoring dan pengawasan atas berbagai dugaan kasus korupsi yang masih mengendap di wilayah Sultra. “Itu sinyal positif. Pemimpin daerah harus berani membuka ruang kerja sama dengan penegak hukum. Kami mendukung langkah gubernur,” kata Iksan dalam pernyataannya di Kendari, Sabtu lalu.
Iksan menambahkan bahwa masih banyak kasus besar yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum. Ia menyinggung beberapa proyek strategis yang diduga sarat korupsi, seperti Gerbang Toronipa dengan nilai anggaran Rp 32,8 miliar, kasus kapal pesiar eks-Gubernur Ali Mazi yang diduga merugikan negara Rp 8,9 miliar, hingga proyek mangkrak Stadion Lakidende senilai Rp 44 miliar.
Tak hanya itu, Ketua GPA Sultra itu juga menyoroti penggunaan anggaran KONI Sultra yang hingga kini belum jelas pertanggungjawabannya. Ia meminta kepada KPK RI, Kejaksaan Tinggi Sultra, serta Kapolda Sultra yang baru untuk bergerak cepat dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Kalau ini dibiarkan terus mengambang, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada aparat hukum,” tegas Iksan.
Iksan juga menyampaikan harapan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar memberi atensi khusus pada pemberantasan korupsi di daerah. “Kami harap Presiden bisa memastikan KPK tidak hanya keras di pusat, tapi juga tegas di daerah-daerah seperti Sultra,” ujarnya.
Dalam penutup pernyataannya, Iksan menyinggung situasi global yang sedang dilanda konflik dan krisis ekonomi. “Di tengah gejolak dunia, Indonesia jangan sampai makin tenggelam karena praktik korupsi. Ini tanggung jawab semua pihak, termasuk kami sebagai pemuda,” katanya.
