Metrosultra.id, Bombana – Pembahasan APBD Bombana Tahun Anggaran 2026 kembali memunculkan kritik tajam. Fraksi Keadilan dan Berkarya menilai postur anggaran yang disampaikan pemerintah daerah belum menggambarkan arah pembangunan yang kuat. Pendapatan dianggap terlalu lemah, sementara belanja yang diajukan dinilai tidak fokus pada sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi yang dibacakan di rapat paripurna, oleh Ketua Fraksi Keadilan dan Berkarya Syaharuddin menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut mereka, target PAD yang diajukan pemerintah masih bergantung pada pos-pos yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa inovasi maupun eksplorasi sumber pendapatan baru.
“Struktur pendapatan daerah masih rapuh. Pemerintah perlu kerja lebih keras agar PAD tidak hanya stagnan, tetapi benar-benar meningkat,” tegas Syaharuddin.
Kritik paling tajam diarahkan pada pengelolaan retribusi daerah. Fraksi Keadilan Berkarya menilai masih terdapat sektor retribusi yang tidak tertata dengan baik, mulai dari pengelolaan parkir hingga retribusi objek rekreasi.
Menurut mereka, kebocoran retribusi sangat mungkin terjadi apabila sistem penarikan tidak diperkuat dan tidak dilakukan pengawasan berkala. “Retribusi harus menjadi andalan daerah. Tapi selama sistemnya lemah, pendapatan yang masuk tidak akan maksimal,” terang Syaharuddin.
Di sisi belanja, Fraksi Keadilan dan Berkarya menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang kuat pada sektor yang berdampak langsung pada masyarakat. Belanja wajib dan belanja rutin dinilai terlalu mendominasi, sementara belanja yang bersifat produktif terutama untuk peningkatan ekonomi rakyat masih minim.
Mereka juga mempertanyakan program-program yang dianggap tidak tepat sasaran dan meminta pemerintah melakukan penajaman ulang agenda pembangunan.
Syaharuddin meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada reformasi anggaran. Mulai dari penataan retribusi daerah, peningkatan PAD, hingga perbaikan pola belanja yang dianggap belum efektif.
Mereka menegaskan bahwa APBD 2026 tidak boleh hanya menjadi susunan angka, tetapi harus memastikan setiap rupiah mempunyai dampak nyata bagi masyarakat Bombana.“Ini tahun yang berat bagi daerah. APBD harus disusun dengan kehati-hatian dan kecermatan tinggi,” pintanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Bombana belum memberikan tanggapan resmi atas kritik Fraksi Keadilan dan Berkarya.
