Metrosultra.id, Kendari – Ketua GP Al Washliyah Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh Iksan Saranani, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan sanksi tegas kepada Penjabat (PJ) Wali Kota Kendari atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaknetralan dalam proses Pilkada.
Tidak hanya itu, Iksan sapaan akrabnya, menyoroti adanya indikasi bahwa PJ Wali Kota Kendari terlibat dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dugaan pengaruh terhadap pemilihan salah satu pasangan calon kepala daerah.
Muh Iksan menegaskan bahwa netralitas PJ kepala daerah sangat penting untuk menjaga integritas dan kesuksesan Pilkada. Ia juga mengimbau masyarakat Sultra untuk memilih pemimpin yang bersih dan berkomitmen membangun daerah, serta menjaga keamanan dan silaturahmi meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.
“Sukses atau tidaknya Pilkada ada di tangan Mendagri. Tegaslah dalam mengingatkan para PJ kepala daerah agar tetap netral. Jangan sampai penyalahgunaan kekuasaan mencoreng demokrasi kita,” ujar Muh Iksan Saranani, Senin (18/11).
Sebelumnya, Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sultra telah melaporkan PJ Wali Kota Kendari ke Kejaksaan Tinggi Sultra atas dugaan kerugian negara sebesar Rp3 miliar terkait perubahan APBD tanpa persetujuan DPRD . Selain itu, Forum Pemuda dan Mahasiswa Sultra Anti Korupsi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa PJ Wali Kota Kendari atas dugaan korupsi APBD .
Desakan dari berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan keprihatinan terhadap integritas pemerintahan daerah dan pentingnya netralitas dalam proses demokrasi.
“Ironisnya, meskipun memiliki masalah serius, PJ ini tetap dipertahankan. Harusnya Mendagri membersihkan pejabat seperti ini dari pemerintahan, karena akan merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Muh Iksan juga meminta Mendagri untuk memberikan sanksi administrasi kepada PJ kepala daerah yang terbukti melanggar netralitas. “Jika ada pelanggaran, maka Mendagri harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi. Kita ingin Pilkada berjalan jujur, adil, dan netral.”
Dikesempatan ini, Muh Iksan mengimbau masyarakat Sultra untuk memilih pemimpin yang bersih dan memiliki komitmen kuat membangun daerah. Ia juga menyerukan kepada seluruh pemilih untuk menjaga keamanan, kebersamaan, dan silaturahmi selama Pilkada berlangsung.
“Jangan karena berbeda pilihan, silaturahmi terputus. Pilkada hanya satu hari, tapi persaudaraan harus selamanya,” pesannya.
Seruan ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat demi menjaga kualitas demokrasi dan keamanan nasional dalam Pilkada mendatang.
