Bombana – Kontroversi melanda Bombana setelah terungkap bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat kasus korupsi masih aktif menjalankan tugasnya di pemerintahan. Muh Amsar, tokoh pemuda Sulawesi tenggara (Sultra), mempertanyakan peran Penjabat (Pj) Bupati Bombana dalam kasus ini, yang dianggap tidak mengambil tindakan tegas terhadap oknum ASN tersebut.
“Bagaimana mungkin ASN yang sudah terbukti korup masih aktif berkantor? Ada apa ini? Ini jelas-jelas menunjukkan ketidakseriusan dari Pj Bupati dalam menangani masalah ini,” tegas Amsar dalam wawancaranya. Ia menambahkan, seharusnya ASN yang terlibat dalam kasus korupsi segera diberhentikan atau setidaknya dibebastugaskan selama proses hukum berlangsung, namun kenyataannya masih ada yang tetap bekerja seperti biasa.
Amsar menduga bahwa ada upaya dari Pj Bupati untuk melindungi oknum tersebut. “Saya melihat ada indikasi bahwa Pj Bupati seolah menutupi masalah ini. Meskipun Bupati sudah berkoar-koar tentang pentingnya transparansi dan penegakan hukum, namun buktinya oknum ASN itu tetap berkantor seperti tidak ada masalah. Ini sangat mencurigakan,” tambahnya.
Kritik Amsar ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, yang juga mempertanyakan integritas Pj Bupati dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Menurut Amsar, tindakan membiarkan ASN yang sudah terbukti terlibat korupsi tetap bekerja merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
“Ini masalah besar, bukan hanya soal hukum tapi juga soal moral. Seharusnya, jika seorang ASN terbukti bersalah, apalagi dalam kasus korupsi, maka tindakan tegas harus segera diambil. Bukan malah dibiarkan aktif seolah-olah semuanya baik-baik saja,” kritiknya.
Amsar juga menekankan bahwa masalah ini bisa menjadi blunder besar bagi pemerintahan di Bombana jika tidak segera diatasi. Ia mendesak Pj Bupati untuk segera bertindak tegas dan memberikan contoh yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkup ASN.
“Saya berharap Pj Bupati tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas. Ini bukan hanya soal satu orang ASN, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” pungkas Amsar.
