Kendari, Metrosultra.id – Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sulawesi Tenggara kembali mengangkat isu tambang nikel di Pulau Kabaena yang dinilai sarat persoalan hukum. Dalam audiensi bersama DPRD Sultra, ASR menyoroti aktivitas PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) yang disebut-sebut menambang di luar wilayah izin. Sorotan publik kian menguat ketika nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dikaitkan berada di balik perusahaan tambang tersebut.
Dugaan keterlibatan nama Dasco bahkan tertulis jelas dalam selebaran yang dibawa massa aksi saat berunjuk rasa di Kendari. Dalam selebaran itu, tertulis permintaan langsung kepada Presiden RI agar mengingatkan Wakil Ketua DPR RI, yang diduga membekingi tambang perusak lingkungan di Pulau Kabaena. Tuntutan ini menjadi simbol keresahan warga terhadap dugaan kuat adanya campur tangan elite politik dalam operasi PT TMS.
Koordinator ASR Sultra menegaskan, dugaan adanya “orang besar” yang membekingi PT TMS bukan sekadar rumor. Pihaknya menyebut, selain mengantongi kuota produksi 2,15 juta ton nikel pada 2025, PT TMS juga ditengarai beroperasi serampangan, sehingga merugikan masyarakat dan merusak lingkungan di Kabaena. “Kami meminta penegak hukum, termasuk Polda Sultra dan Danrem, untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan politisi nasional dalam kasus ini,” ujarnya.
ASR berencana melayangkan surat resmi kepada DPP Partai Gerindra guna meminta klarifikasi perihal nama Dasco yang mencuat. Menurut mereka, persoalan ini tidak hanya soal izin tambang, melainkan menyangkut integritas lembaga negara dan perlindungan masyarakat. “Kalau benar ada elite politik di belakang PT TMS, ini harus diusut tuntas demi keadilan rakyat Kabaena,” tegasnya.
Desakan ini menambah daftar panjang tuntutan masyarakat sipil terhadap pemerintah pusat. Mereka menilai, penambangan di pulau kecil seperti Kabaena berpotensi menimbulkan bencana ekologis, termasuk abrasi dan pencemaran laut. ASR bahkan menggagas pembentukan Pansus Rakyat sebagai wadah independen untuk mengawasi operasi PT TMS secara langsung.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena menyeret nama pejabat tinggi negara. Namun, hingga kini pihak terkait, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, belum memberikan keterangan resmi atas tuduhan yang berkembang.
