Kendari – Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sulawesi Tenggara akhirnya meluruskan isu yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pusaran tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena.
Sebelumnya, dalam audiensi bersama DPRD Sultra, ASR menyoroti dugaan aktivitas PT TMS yang menambang di luar izin. Bahkan, nama Dasco sempat dicantumkan dalam selebaran aksi massa di Kendari, yang meminta Presiden RI menegur langsung wakil ketua DPR itu.
Namun, Koordinator ASR Sultra, La Ode Hidayat, menegaskan bahwa penyebutan nama Dasco bukanlah tuduhan langsung. Menurutnya, pernyataan itu sebatas gambaran umum terkait pejabat negara yang diharapkan lebih peduli pada masalah tambang ilegal.
“Pernyataan saya sebenarnya hanya ulasan soal dinamika nasional dan Sultra, khususnya tambang ilegal. Nama bapak Sufmi Dasco terlalu dipelintir dan dilebih-lebihkan dalam pemberitaan,” ujar La Ode, Sabtu (13/9/2025).
Ia juga menekankan keyakinannya bahwa Sufmi Dasco tidak mungkin terlibat dalam praktik membekingi perusahaan tambang ilegal. “Beliau adalah tokoh yang selalu menjaga jalannya pemerintahan sesuai visi misi Presiden Prabowo. Jadi saya rasa tuduhan itu tidak tepat,” tambahnya.
ASR pun meminta semua pihak, termasuk media, agar tidak melebih-lebihkan atau menunggangi isu tersebut. “Jangan sampai menciptakan kegaduhan baru. Apa yang saya sampaikan di DPRD Sultra sebaiknya ditempatkan secara proporsional,” kata La Ode.
Dengan klarifikasi ini, ASR berharap isu yang berkembang tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Hingga kini, dugaan keterlibatan Sufmi Dasco Ahmad dalam PT TMS masih belum terkonfirmasi.
