METROSULTRA.ID, BOMBANA – Ada hal menarik yang saya temukan ketika mengikuti perkembangan APBD Bombana tahun ini. Anggaran daerah yang biasanya menjadi tumpuan berbagai layanan publik kini terpaksa “diet ketat”. Dari sebelumnya sekitar Rp1,2 triliun, kini turun drastis menjadi hanya sekitar Rp861 miliar.
Namun anehnya, di tengah banyak sektor harus menahan napas, ada satu pos yang tampaknya tetap bebas dari segala ancaman pemangkasan “bantuan dana partai politik”.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Bombana, Dr. Sunandar. Saat saya mengonfirmasi kepadanya, (6/12). ia dengan nada yakin menyebut bahwa turunnya APBD tak sedikit pun mempengaruhi hibah parpol.
“Hibah parpol tetap seperti tahun lal berdasarkan ketentuan nasional,” ujarnya singkat namun jelas.
Saya menangkap satu pesan bahwa “APBD boleh seret, tapi hibah untuk parpol tidak boleh ikut seret. Aturan nasional dijadikan sebagai pagar kuat yang membuat alokasi ini aman dari segala guncangan fiskal.
Besaran dana parpol juga masih tetap; Rp8.000 per suara. Bahkan, dari penjelasan Sunandar, ada peluang kenaikan jika regulasi pusat mengalami perubahan. Ia menyebut bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI sedang membahas formula baru yang kemungkinan akan berlaku pada tahun 2027. DPRD Bombana sebelumnya juga sudah menyuarakan dukungan agar dana parpol dinaikkan.
Pertanyaannya, mengapa hibah parpol begitu “tahan banting” sementara banyak sektor publik harus menyesuaikan diri dengan realita fiskal?
Inilah dinamika yang saya lihat: ketika APBD terjun bebas, justru bantuan parpol menjadi salah satu pos yang paling stabil, bahkan berpotensi naik di masa depan. Sebuah ironi yang mungkin akan menjadi bahan pembicaraan publik, terutama di tengah kebutuhan daerah yang semakin kompleks.
Tentu saja, Pemda Bombana tetap berdalih bahwa semua berjalan sesuai aturan. Tapi bagi saya pribadi, fenomena ini sangat menarik: dalam situasi anggaran tertekan, justru pos politik yang paling aman dari goyangan.
Yang jelas, jika mengikuti logika kebijakan sekarang, satu hal tampaknya tidak bisa dibantah: APBD boleh mengecil, fiskal boleh sesak napas, tapi urusan hibah parpol tetap harus sehat dan prima.
