Metrosultra.id, Bombana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana memasuki tahun fiskal yang paling berat dalam satu dekade terakhir. APBD Bombana 2026 hanya ditetapkan sebesar Rp 861,39 miliar, turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari total anggaran itu, lebih dari Rp 700 miliar dialokasikan untuk gaji pegawai.
Kondisi ini membuat ruang belanja pembangunan daerah nyaris tidak tersisa.Dalam pidato pengantar APBD, Bupati Bombana Burhanudin menegaskan bahwa struktur anggaran tahun 2026 sangat dipengaruhi oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKDD) dari pemerintah pusat. Efeknya, kemampuan daerah untuk membiayai layanan publik di luar gaji pegawai menjadi sangat terbatas.
“APBD 2026 diarahkan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, serta mandatory spending yang tidak bisa ditunda,” kata Bupati dalam pidatonya yang dibacakan oleh Ir. Syahrun, Plt. Sekda.
Dengan besaran tersebut, praktis lebih dari 80 persen APBD habis untuk kebutuhan rutin. Ini berarti APBD Bombana 2026 hanya cukup untuk membayar pegawai dan sedikit belanja wajib, tanpa ruang berarti bagi pembangunan baru.
Yang paling mengkhawatirkan adalah belanja modal hanya sebesar Rp 16,78 miliar. Jumlah ini terlalu kecil untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas dasar, maupun proyek strategis yang menopang ekonomi rakyat.
Ketua KNPI Sultra Muh Amsar menilai angka tersebut “secara praktis tidak cukup untuk membangun apa pun yang berdampak besar bagi masyarakat”.
