METROSULTRA.ID, Bombana – Isu dugaan pemalakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bombana. Alih-alih memperketat efisiensi anggaran, justru muncul indikasi kuat adanya praktik setoran liar yang menyeret pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bombana.
Skandal ini mencuat setelah beredar rekaman percakapan antara dua kepala sekolah yang membahas kewajiban “pembayaran” sebesar Rp12 juta. Dalam rekaman itu, salah seorang kepala sekolah menyebut bahwa setoran tersebut merupakan arahan langsung dari seorang pejabat di Dikbud Bombana berinisial E, yang diketahui menjabat sebagai Kabid GTK.
Lebih mengherankan, arahan itu disebut harus disetorkan melalui rekening atas nama MR, sosok yang tidak memiliki hubungan kedinasan maupun jabatan di lingkungan Dikbud. Hal ini memperkuat dugaan adanya peran pihak luar yang ikut menikmati anggaran pendidikan.
Seorang sumber internal sekolah yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa pembayaran itu disebut sebagai “syarat kelancaran program sekolah”. Mereka mengaku dalam kondisi tertekan karena khawatir mendapatkan hambatan jika tidak mengikuti arahan tersebut.
“Siapa yang tidak takut kalau program sekolah tiba-tiba dihentikan atau dipersulit?” ujarnya singkat.
Menyoroti dugaan praktik kotor tersebut, Muh. Amsar, Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, angkat bicara. Ia mengecam keras adanya dugaan pemalakan Dana BOS yang justru terjadi di tengah efisiensi anggaran pemerintah.
“Ini tindakan memalukan dan harus diusut tuntas. Kalau benar ada oknum pejabat yang memeras sekolah, itu bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan,” tegas Amsar.
Menurutnya, Dana BOS merupakan hak siswa dan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tidak memberikan ruang bagi aktor-aktor koruptif.
“Aparat jangan menunggu laporan formal. Rekaman itu sudah menjadi bukti awal. KNPI Sultra siap mengawal kasus ini hingga terang benderang,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dikbud Bombana belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan Kabid GTK berinisial E serta aliran dana ke rekening MR.
Masyarakat kini berharap transparansi dan keberanian pemerintah dalam menindak siapa pun yang terlibat. Korupsi di sektor pendidikan bukan hanya merampas uang negara, tetapi juga masa depan generasi muda.
