METROSULTRA.ID, Rumbia – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menuai kritikan tajam dari Komie Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra. Di bawah kendali Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, ribuan ASN yang menjadi tanggung jawabnya harus menahan kekecewaan. Pasalnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi hak mereka hingga kini belum cair selama 5 bulan. Ironisnya lagi, di tengah kondisi tersebut, puluhan pejabat eselon 2 dan 3 justru mengikuti kegiatan yang diduga berkedok bimbingan teknis (Bimtek) di Malino, Sulawesi Selatan. 21 Januari 2025.
Ketua KNPI Sultra, Muh Amsar menegaskan bahwa Plesiran awal tahun ini ditengarai hanya sebagai akal-akalan belaka, dan sengaja dirancang sebagai bentuk perpisahan antara Pj. Bupati Edy Suharmanto dengan sejumlah pejabat eselon 2 yang telah mendukungnya selama masa jabatan. Bahkan, para pejabat eselon 2 diwajibkan membawa istri mereka dalam acara tersebut.
“Acara Bimtek kok mengikutsertakan istri pejabat? Ini jelas akal-akalan yang dikemas menjadi acara resmi untuk menghabiskan anggaran,” tegas Muh. Amsar.
Surat undangan dengan Nomor 000,1.5/78/2025, tertanggal 14 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa, menjadi sorotan. Surat tersebut mengundang pejabat eselon 2 dan 3 beserta Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menghadiri Bimtek dan asistensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun anggaran 2024.
Namun, acara yang diselenggarakan di salah satu hotel di Malino tersebut dinilai lebih menyerupai agenda liburan ketimbang kegiatan resmi pemerintahan. Bahkan, di luar agenda Bimtek, acara tambahan berupa perpisahan antara Pj. Bupati dengan pejabat eselon 2 telah dijadwalkan.
“Kalau bukan karena acara tambahan, kenapa harus mengikutsertakan istri di acara Bimtek LPPD?” tambah warga lainnya.
Muh. Amsar pun mempertanyakan urgensi kegiatan ini, terutama mengingat kondisi keuangan daerah yang disebut-sebut sedang kurang sehat. Audit ketaatan semester kedua tahun anggaran 2024 tengah dilakukan oleh Inspektorat, tetapi di saat yang sama, seluruh kepala SKPD justru diajak keluar daerah.
“Ini benar-benar tidak masuk akal. Pejabat harusnya fokus pada tanggung jawab mereka, bukan malah menggelar acara yang nuansa plesirannya sangat terasa,” keluh salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, Asisten I Setda Kabupaten Bombana, belum memberikan klarifikasi terkait kegiatan tersebut. Kritik dan kekecewaan dari warga serta ASN terus bermunculan, menyoroti kebijakan Pj. Bupati Bombana yang dinilai tidak berpihak pada hak-hak pegawai.
